Ketiga peristiwa ini dicemasi banyak kalangan dengan berbagai istilah. Mulai dari demokrasi koorporasi, kehilangan spirit check and balances, dan simptom otoriterian.
Sikap kritis dari masyarakat ini tentu merupakan realitas yang harus disyukuri. Kita, di tengah kecemasan akan hilangnya elan kritis ini, ungkapan, usulan, provokasi, seperti itu, paling tidak akan selalu menjadi adzan yang mengingatkan kepada pemangku republik ini, bahwa tugas mulia mereka baru akan dimulai. Selain itu, ini juga sekaligus menjadi alarm bahwa masih lebih banyak PR yang harus diselesaikan.
Di sisi lain, dengan bersekutunya kekuatan partai di parlemen di pemerintah, kita berharap ke depan, agenda-agenda pembangunan yang disuarakan oleh calon di masa kampanye bisa lebih cepat diwujudkan. Kita percaya bahwa aspek keterpilihan pasangan baru ini salah satunya adalah karena janji yang mereka tawarkan. Jika selama ini banyak agenda pembangunan yang terhambat karena kekuasaan DPR yang ‘terlalu besar’ mudah-mudahan kekuasaan ini ke depan, bisa bersinergi untuk rakyat agar kehidupan dan kesejahterannya bisa terjamin baik.
Sehingga ke ke depan, persekutuan ini jangan sampai berubah menjadi persekongkolan. SBY kita harapkan bisa all out karena di periode II pemerintahannya, dan struktur kekuasaan mulai ‘sepaham’ dengan visinya, ia harus meninggalkan jejak baik bagi bangsa ini. Mengapa? Agar ke depan, proses politik dan penyejahteraan bangsa ini semakin tegas, jelas, terarah, dan yang paling pokok, dirasakan benar-benar oleh rakyat.
Untuk itu, gagasan growth with equity yang selama ini terkesan terseok-seok, ataupun triple track straategy, sudah menemukan momentummnya untuk diledakkan. Implikasinya, SBY-Boediono harus membangun kabinet yang kuat, profesional, paham akan visi presiden, dan tentu saja, komitmen untuk mengejawantahkan program-program pro rakyat.
