Brighten Institute

Sebuah kebijakan, apapun itu, pasti memiliki dampak sosiologis-ekonomi bagi masyarakat. Jika tidak diperhitungkan dengan cermat, kebijakan tersebut bisa berpotensi melahirkan chaos sosial.

Inilah yang harus diwaspadai dengan cermat, baik, dan tepat, saat pemerintah terhitung tanggal 1 April berniat melakukan Program Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM). Terlebih lagi BBM saat ini sudah menjadi makanan pokok masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Pertanyaan kritisnya adalah: “apakah dengan cukup melakukan pembatasan saja, maka—seperti yang dijelaskan pemerintah—kita akan bisa melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat?”

Pertanyaan itu layak diajukan karena mempertimbangkan banyak hal. Pertama, selama ini, bocornya anggaran subsidi BBM sering dirasakan sebagai salah satu hambatan kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang bisa menunjang kinder ekonomi pemerintah dan masyarakat. Seperti kita ketahui, selama ini konsumsi BBM Subsidi banyak dinikmati oleh mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. Setidaknya tahun 2011 saja, sebanyak 10 juta KL BBM Subsidi dikonsumsi oleh mereka yang memiliki kendaraan pribadi. Artinya, mereka yang termasuk kepada golongan mampu ini menikmati sesuatu yang jelas di luar kepantasan.

Kedua, coba kita hitung seandainya trilyunan dana yang kemudian menguap menjadi karbondioksida tersebut dipergunakan untuk membangun sarana transportasi publik yang baik, nyaman, aman, dan siap setiap saat. Bisa jadi, pembatasan tersebut tidak akan banyak berdampak kepada mereka yang selama ini akrab dengan kendaraan pribadi. Tetapi, benarkah realitasnya demikian? Ini merupakan PR juga yang harus diselesaikan pemerintah sebagai dampak ikutan dari dikeluarkannya kebijakan ini.

Ketiga, masalah kebocoran yang terjadi selama ini dan –terlebih lagi di masa mendatang—juga harus secara transparan dijelaskan kepada masyarakat. BBM bocor selama ini jelas bukan dalam skala yang kecil. Sehingga tidak mungkin melibatkan masyarakat kecil. Kalaupun ada jumlahnya pasti tidak sebesar pemain-pemain besar. Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar serius mengawasi praktik kotor seperti ini, karena tidak mungkin mereka bermain sendirian.

***

Kita mendukung kebijakan pembatasan BBM ini dengan syarat bahwa kebijakan ini juga harus diikuti oleh kebijakan lain yang sangat tegas. Tidak ada artinya jika sebuah kebijakan yang sudah diwacanakan lama, kalah oleh pandangan satu dua orang yang dilontarkan di media massa. Memang kebijakan tidak populer seperti ini selalu menjadi ancaman politik bagi kelompok yang ingin memperpanjang kekuasaan. Tetapi ketakutan seperti ini tidaklah perlu karena rakyat sebenarnya bisa memahami mengenai visi masa depan di balik program ini.

Sekarang saatnya bagi pemerintah, dengan semangat penuh keberanian dan ketegasan, pembatasan BBM segera dilaksanakan. Saatnya bukan lagi menghitung popularitas, tetapi landasan kesejahteraan yang tidak didasarkan pada wajah-wajah kamuflatif. Sudah saatnya pula, kita mendorong rakyat, pebisnis, dan seluruh komponen bangsa ini bersikap jujur akan kapasitasnya. Budayakan juga rasa malu meneriman subsidi bagi seluruh kalangan. Sehingga ke depan, bukan pembatasan subsidi bukan lagi hanya karena aturan, tetapi karena komitmen akan kebaikan bersama. []