Tampilnya puluhan partai politik dalam kontestasi menyongsong Pemilu 2009 di satu sisi memang melegakan. Fakta ini menujukkan bahwa kebebasan untuk berserikat seperti dijamin oleh UUD 1945 terimplementasi dengan baik. Namun di sisi lain, banyaknya partai ini sekaligus juga menunjukkan hal lain, yakni pemahaman apa yang disebut sebagai “politik” ternyata masih banyak kosong bahkan dari mereka yang dikategorikan sebagai ‘pelaku politik’.

Merujuk kepada term yang dikemukakan oleh Gerung (dalam Robet, 2008) ada kenyataan yang berbeda dari makna politik yang selama ini berkembang dengan definisi genuinnya. Di mana politik banyak dipahami sebagai perilaku manipulatif, licik, tamak, dan sejumlah perilaku negatif lainnya, yang semua persepsi itu dipahami sebagai tools untuk merebut kekuasaan. Padahal, politik adalah ibu dari demokrasi (Robet, 2007). Sehingga memahami politik berarti memahami perilaku baik, humanis, membangun nilai-nilai kebersamaan untuk membangun life system, dan sejumlah aktivitas positif lainnya. Maka ketika banyak perilaku koruptif terjadi dan dilegitimasi dalam satu term politik, sesungguhnya yang terjadi adalah upaya delegitimasi makna sejati politik.

Memasuki awal abad 21 dunia ditandai dengan terjadinya proses integrasi di berbagai belahan dunia, khususnya dalam bidang ekonomi. Proses integrasi ini penting dilakukan masing-masing kawasan untuk bisa bersaing dengan kawasan lainnya dalam menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia.

Kisah sukses integrasi kawasan dicontohkan oleh Uni Eropa (UE) yang mampu menyatukan 15 negara eropa barat ke dalam satu kesatuan pasar, yang ditandai dengan diciptakannya mata uang bersama Euro. Kalaupun Euro belum diadopsi oleh Inggris dan beberapa negara skandinavia, tetap saja kemunculan Euro menjadi fenomena bersejarah serta menjadi salah satu mata uang paling penting di dunia selain Dollar Amerika.

1. PENDAHULUAN
Bulan November 2005 – awal Februari 2006 lalu saya terlibat dalam sebuah riset yang cukup ekstensif di Aceh.[2] Riset tersebut berfokus pada dinamika reintegrasi GAM di tengah masyarakat pasca MOU, dan penilaian mengenai kebutuhan reintegrasi dari para kombatan maupun masyarakat penerima, serta aspirasi mereka mengenai proses perdamaian dan pembangunan ke depan. Lokasi riset yang saya kunjungi selama periode 3,5 bulan pelaksanaan riset mencakup empat kabupaten dan satu kota di NAD, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah (kabupaten yang terakhir adalah pemekaran dari yang pertama sejak tahun 2003), Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pendahuluan

62 tahun Indonesia merdeka dari penjajah, ternyata tidak cukup waktu bagi bangsa ini untuk membebaskan diri dari penjajahan lain. Kumandang “merdeka” yang selalu dipekikkan itu, hanya mampu memberikan ruang awal bagi terbukanya kesempatan lain agar segala cita-cita kemerdekaan bisa terengkuh utuh dalam pangkuan bangsa. Sehingga setengah abad lebih kita mendayung perjalan kapal bangsa, masalah-masalah kita sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan—selain kolonialisme asing— seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan tetap belum terselesaikan.

Seperti kita lihat dan kita rasakan bersama, bahwa muara dari semua persoalan tersebut adalah terusiknya rasa keadilan rakyat. Sehingga untuk memecahkan masalah yang bersifat struktural tersebut diperlukan kebijakan yang menyentuh akar masalahnya. Setelah melakukan kajian yang panjang, ditemukan bahwa inti dari masalah tersebut adalah kecil atau tiadanya aset atau akses masyarakat—khususnya masyarakat miskin—kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, dan terbatasnya akses ke sumber sosial serta ke sumber politik. Dari sini bisa dilihat bahwa Reforma Agraria merupakan kebijakan mendasar yang langsung dapat membuka akses terhadap kedua sumber itu.