Harus jujur diakui bahwa kepergian Dr. Sri Mulyani Idrawati (SMI) merupakan sebuah prestasi cum kegagalan. Prestasi karena kursi sebagai salah satu pentinggi World Bank itu merupakan kursi yang prestisius, di sisi lain SMI memang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah tangga yang sejatinya harus diselesaikan.

Beberapa agenda yang menyangkut kementrian keuangan antara lain yang cukup menohok—dan ini diakui sendiri oleh SMI—adalah kasus Gayus T. Tambunan. Sebagaimana sudah diketahui public bahwa Dirjen Pajak adalah salah satu unit di lingkungan kementrian keuangan, yang paling dulu mendapatkan program Reformasi Birokrasi melalui program remunerasi. Dampaknya, para pekerja di lingkungan ini mendapatkan penghasilannya sebagai PNS dengan jumlah yang luar biasa besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok serupa.
Contoh sederhana adalah penghasilan GT sendiri yang mencapai 12jutaan jika ia tidak korupsi. Artinya dengan pendapatan yang halal saja, seorang GT yang dari sisi pendidikan ‘hanya’ Diploma saja, lebih besar dari gaji seorang Profesor—bahkan setelah professor ini mendapatkan tunjangan profesi.
Ternyata, hipotesis SMI di masa sebelumnya bahwa korupsi berkaitan dengan pendapatan tidaklah berkorelasi dengan baik. Bahkan GT memunculkan sebuah antitesa bahwa, penghasilan tinggi tidak menjamin perilaku korup berkurang—bahkan tampaknya tetap saja (atau malah makin menggila?).
Lalu bagaimana SMI bisa melenggang dengan hipotesis yang belum selesai?
Oleh karena itu, sejatinya agenda dari sosok pengganti SMI haruslah orang yang memiliki pemahaman yang mendalam atas persoalan yang tengah mendera kementrian keuangan saat ini. Kasus GT harus tegas dijelaskan kepada publik bahwa itu adalah kesalahan kecil yang harus diperhatikan, sementara agenda reformasi birokrasi harus jalan terus.
Hal lain yang harus diperhatikan terkait dengan insiden GT adalah pembangunan kualitas moral di kalangan pejabat publik. Memang ini bukan perkara yang mudah, tapi bukan tidak mungkin dilakukan. Jangan sampai kasus GT hanyalah merupakan akumulasi energy kecemburuan sosial dari pengabdi Negara yang lain di instansi lain, yang tidak kunjung mendapatkan kesejahteraan seperti di Kementerian Kuangan.
Jadi calon pengganti SMI ke depan, harus merujuk kepada sosok yang memiliki karakter kuat untuk menjadikan proses menjadi Indonesia lebih baik, terlaksana.