|
Pengantar Redaksi
Pada tanggal 15/01/2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara meresmikan program LARASITA yang diluncurkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI). Berikut adalah sambutan Kepala BPN-RI--yang juga merupakan Direktur Senior Brighten Institute--pada acara tersebut.
LAPORAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
PADA ACARA PERESMIAN PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PERTANAHAN UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bismillhirrahmanirrahim
Yang kami muliakan dan kami banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara, Ibu Hj Ani Yudhoyono.
Yang kami hormati:
1. Ketua MPR Bapak Taufik Kiemas beserta Ketua Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
2. Bapak Menkopolhukam, Ibu Bapak Menteri Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-kementerian;
5. Ketua-ketua Komisi Negara;
6. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI;
7. Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran Legislatif, Muspida dan Daerah;
8. Para Gubernur seluruh Indonesia, para Bupati, Walikota seluruh Indonesia, dan secara khusus Bupati dan Walikota penerima program Kantor Pertanahan bergerak Larasita tahun 2009;
9. Direktur Utama Jawatan Berikat Nusantara;
10. Para Direktur Utama BUMN;
11. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik cendikia, Pegiat-pegiat reforma agraria, Pegiat lingkungan, Pegiat HAM, Pegiat sosial kemasyarakatan lainnya
12. Para Pejabat Pembuat Akta Tanah;
13. Dan secara khusus penerima sertipikat tanah seluruh Indonesia sebanyak 1.533.277 orang yang secara khusus pada hari ini diwakili 2.500 penerima sertipikat yang hadir di lapangan ini;
14. Keluarga besar BPN RI, keluarga besar agraria, dan para senior kami mantan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI, serta;
15. Para hadirin.
Assalamualaikum wr. wb
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Semua puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Syukur kita bertambah-tambah dengan berkenannya Bapak Presiden beserta Ibu Negara untuk hadir meresmikan Program-Program Strategis Pertanahan Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.
Bagi kami keluarga besar agraria, kehadiran Bapak Presiden beserta Ibu Negara merupakan kebanggan, pendorong semangat dan menjadi mekanisme untuk senantiasa mawas diri dalam mengemban tugas yang sangat kompleks ini. Bagi para pegiat agraria dan bagi rakyat seluruh negeri, kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara merupakan wujud komitmen yang tidak berkesudahan guna mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami muliakan, serta para hadirin,
Penegasan Bapak Presiden kepada kami telah jelas. Bapak Presiden gariskan :
"benahi dan tata pertanahan di negeri ini, kembangkan kemampuan dan kapasitas. Biar terang yang gelap-gelap dan remang-remang itu. Luruskan yang bengkok-bengkok, kembalikan ke relnya hal-hal yang menyimpang. Dan jalani dan tata aturan untuk mengatasi konflik penggunaan tanah antar sektor. Sinkronkan antar penggunaan tanah kawasan kehutanan dan non-kehutanan dengan tata ruang. Pastikan rakyat negeri ini memiliki akses terhadap penguasaan dan pemilikan tanah serta terhadap pelayanan pertanahan, baik kepada yang mampu maupun yang kurang mampu, baik yang di perkotaan maupun yang di pedesaan. Beri perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang jauh di pedesaan. Tertibkan tanah-tanah terlantar yangada di seluruh negeri ini."
Diatas semua itu secara tegas dan berulang Bapak Presiden telah gariskan untuk melakukan perubahan secara mendasar untuk memastikan bahwa tanah di negeri ini untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu Bapak Presiden kami kembangkan empat prinsip pertanahan.
Keempatnya adalah pertanahan harus berkontribusi secara nyata terhadap :
1. Kesejahteraan rakyat dan membangun sumber-sumber baru kemakmuran bersama.
2. Meningkatkan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan.
3. Menjamin kehidapuan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan kehidupan socsial yang lebih harmonis dengan tingkat konflik pertanahan yang rendah.
Dengan prisnip tersebut kami kembangkan lima program strategis pertanahan, yaitu :
1. Reforma agraria.
2. Pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat dan penertiban tanah terlantar.
3. Penyelesaian sengketa pertanahan.
4. Percepatan legalisasi aset tanah masyarakat dan tanah pemerintah.
5. Pengembangan akses masyarakat pada penguasaan dan pelayanan pertanahan melalui Kantor Pertanahan bergerak, Larasita.
Lima program startegis ini di dampingi oleh program-program pertanahan lainnya, diantaranya adalah penataan kelembagaan, pengembangan survey dan pemetaan tanah, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas dan kemampuan seluruh jajaran staf BPN RI, pengembangan infrastruktur pertanahan, dan yang sangat penting adalah penataan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi bottle neck dan untuk pengembangan program-program strategis pertanahan.
Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami banggakan,
Reforma Agraria terus kita upayakan dan jalankan. Dalam kerangka perundang-undangan yang ada dalam empat tahun terakhir ini telah diredistribusikan sebanyak 367.701 hektar tanah kepada 261.962 keluarga kurang mampu. Diredistribusi ini meningkat 250% per tahun dengan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Komitmen Bapak Presiden untuk memberikan akses penguasaan dan pemilikan tanah kepada masyarakat kurang mampu ini akan semakin meningkat kedepan dengan selesainya Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Tanah Terlantar dan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria. Sebagai catatan, Bapak Presiden konsepsi reforma agraria yang kita kembangkan telah menjadi acuan praktis dan kajian kebijakan bagi negara-negara di Asia Pasifik.
Tanah terlantar yang menyandera negeri ini dalam mengembangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, Bapak perintahkan kepada kami untuk diidentifikasi dan ditertibkan. Indentifikasi tanah terlantar seluas 7,3 juta hektar telah selesai, Bapak Presiden dan penertibannya juga akan dilakukan dengan efektif dengan selesainya penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada bulan ini.
Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan peninggalan masa lalu terus kita lakukan. Dalam tiga tahun terakhir ini, lebih dari 3.500 kasus pertanahan terselesaikan. Memang masih banyak lagi yang harus diselesaikan. Dengan reforma agraria, sengketa pertanahan lebih banyak lagi yang akan dapat kita selesaikan. Sebagai contoh, Bapak Presiden hari ini di antara tanah dan sertipikat yang nanti akan Bapak serahkan berasal dari penyelesaian sengketa tanah yang telah lama berlangsung. Yang pertama adalah bagi pemulung di Bengkulu dan yang kedua adalah bagi para petani penggarap di Batang, Jawa Tengah. Sebagai rasa syukur para petani penggarap ini, Bapak Presiden, Kepala BPN RI diundang untuk syukuran sambil nonton wayang di Batang, Bapak.
Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami banggakan,
Legalisasi aset tanah yang biasa disebut dengan sertipikasi tanah besar kontribusinya pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara ini. Dalam empat tahun terakhir ini telah kita lakukan percepatan. Jika sebelum tahun 2005 rata-rata per tahun sertipikasi tanah hanya sebesar 7.333/416 bidang, maka tahun 2008 saja sertipikat tanah yang sudah kita hasilkan sebanyak 4.627.039 bidang. Terjadi kenaikan sebesar 600%. Hal ini tentu besar kontribusinya pada negara melalui BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan PPh yang dihimpun sepenuhnya oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Diperkirakan pemasukan pajak untuk ini saja sekitar Rp 18 triliun untuk tahun 2009. ditambah lagi dengan uang pemasukan pada Negara Rp 0,5 triliun dan PNBP sekitar Rp 1 triliun. Hal ini diluar transaksi perbankan, oleh karena sertipikasi yang telah dilakukan dan sertipikat bisa menjadi agunan. Laporan dari 24 provinsi yang masuk untuk tahun 2009 saja jumlah hak tanggungan melalui perbankan senilai lebih dari Rp 150 triliun. Dan ini akan lebih besar lagi kalau laporan 33 provinsi telah masuk.
Lebih dari itu, legalisasi aset tanah akan memberikan jaminan hukum dan jaminan rasa aman atas penguasaan dan pemilikan tanah bagi masyarakat. Maka, tidak berlebihan kiranya bila pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk legalisasi aset tanah masyarakat, khususnya untuk yang kurang mampu. Sebelum tahun 2005, anggaran publik APBN paling tinggi yang pernah dialokasikan untuk sertipikasi tanah masyarakat kurang mampu hanya mencakup 269.902 keluarga. Sedangkan, pada tahun 2008 saja Pemerintah mengalokasikan anggaran sertipikasi tanah untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 2.172.507 keluarga kurang mampu. Suatu kenaikan sebesar 805 %.
Sertipikat yang akan Bapak Presiden serahkan kepada 1.533.277 keluarga hari ini adalah sebagian dari program ini. Hal ini terbesar dalam sejarah perjalanan di tanah air ini.
Bapak Presiden, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati,
Legalisasi aset tanah akan semakin meningkat di waktu-waktu yang akan datang. Yang pertama karena aturan baru yang dikeluarkan oleh Kepala BPN RI tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan telah selesai dan akan memuat syarat-syarat dan proses mekanisme yang transparan, biaya yang jelas dan waktu penyelesaian yang jelas pula. Yang kedua, kita terus melakukan pengembangan infrastruktur pertanahan, termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini 274 kabupaten/kota Kantor-kantor Pertanahannya telah online, sehingga setiap saat dari Jakarta kita akan bisa memonitor secara real time kegiatan Kantor-kantor Pertanahan di 274 kabupaten/kota tersebut.
Bapak Presiden, perlu kami laporkan dengan ini yang remang-remang dan yang gelap-gelap kini telah menjadi semakin terang. Maka, tidak berlebihan kiranya jika BPN RI menerima Warta Ekonomi 'E-Government Award Tahun 2009' sebagai terbaik pertama dan alhamdulillah BPN yang sebelumnya masih urutan kedua dan kelima, bukan yang terbaik, tapi yang terburuk di dalam pelayanan tahun-tahun sebelumnya. Kini, berdasarkan hasil survey integritas KPK pada tahun 2009, BPN sudah bebas dari kategori buruk tersebut. Tidak lagi masuk ke dalam kelompok 15 besar terburuk, Bapak Presiden.
Selanjutnya pengembangan kapasitas dan kemampuan dari Kantor-kantor Pelayanan kita terus dikembangkan. Hari ini dua Kantor Pertanahan kita, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan menerima ISO 9001 versi 2008 masing-masing untuk Larasita dan Pelayanan Pertanahan Tertentu. Sebelumnya Kantor Pertanahan Kota Malang juga telah menerima ISO dan kita berharap Kantor-kantor Pertanahan lainnya akan menyusul.
Yang keempat, legalisasi akan bisa dipercepat tahun 2009 Larasita sebagai Kantor Pertanahan bergerak telah mencakup 66% wilayah NKRI dan insya Allah tahun 2010 akan bergerak ke seluruh wilayah NKRI. Kita semua, Pemerintah begitu juga rakyat Indonesia berterima kasih kepada seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat, yang telah memberikan dukungan substansi, pengawasan dan anggaran. Kita juga berterima kasih kepada para Gubernur dan Bupati, Walikota yang telah menambah armada Larasita di masing-masing wilayahnya. Hari ini kita berhasil menambah cakupan Larasita dengan meluncurkan Larasita yang diperuntukkan untuk wilayah kepulauan dengan kapal motor sebagaimana arahan Bapak Presiden di Jawa Tengah yang lalu dan ditambah lagi cakupannya di 150 kabupaten/kota non-kepulauan. Dengan Kantor Pertanahan bergerak ini, masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten/kota dapat dilayani urusan pertanahanannya tanpa harus repot-repot datang ke kota dan tanpa perlu calo lagi. Program Larasita ini diakui internasional sebagai pionir dunia dalam pelayanan pertanahan.
Yang kelima anggaran untuk sertipikasi tanah masyarakat kurang mampu ini tetap diupayakan dalam nilai yang tinggi. Dan yang keenam, telah banyak aturan yang ditata dan dibenahi untuk mengatasi berbagai bottle neck dalam pengaturan dan pelayanan pertanahan. Bapak Presiden, kami tidak menyadari masih banyak sekali hal-hal yang harus ditata dan dibenahi. Kesempurnaan adalah haknya Gusti Allah. Tugas kita, keluarga besar agraria di seluruh Indonesia adalah berbuat yang terbaik sesuai dengan arahan tugas Bapak Presiden. Arahan Bapak yang tiada hentinya sebagaimana yang selama ini Bapak berikan tetap kami harapkan.
Bapak Presiden beserta Ibu Negara yang kami banggakan dan para hadirin
Dengan apa yang telah kami sampaikan di atas mohon kiranya Bapak Presiden berkenan memberikan arahan atas pengembangan pertanahan ke depan dan kami juga memohon perkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan sertipikat tanah kepada 1.533.277 keluarga di seluruh Indonesia. Di samping itu kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk meluncurkan Larasita Kapal Motor di Kepulauan Seribu dan Larasita di 150 kabupaten/kota, serta Kantor Pertanahan Online di 274 kabupaten/kota.
Dalam kesempatan ini kami ingin berterima kasih secara khusus kepada Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh jajaran yang telah all-out membantu terwujudnya acara ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Kawasan Berikat Nusantara, seluruh aparat serta keamanan, perangkat istana kepresidenan, seluruh panitia, para hadirin dan pihak-pihak yang memungkinkan acara ini berjalan secara baik dan aman.
Secara khusus, kepada para penerima sertipikat hari ini. Selamat. Apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu berbahagia hari ini bertemu langsung Bapak Kepala dan Ibu Negara? Alhamdulillah.
Akhirnya secara khusus kami mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara yang berkenan hadir, memberikan arahan dan meresmikan acara hari ini.
Billahitaufik wal hidayah.
Wassalamualaikum wr. wb.
JUMAT, 15 JANUARI 2010
KBN MARUNDA, CILINCING, JAKARTA UTARA
|
